KEDIRI, suaralpkpk.com – Persoalan penarikan satu unit mobil Suzuki New Ertiga GL warna abu-abu metalik milik seorang nasabah berinisial D di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, kini memasuki ranah hukum. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Iro Yudho Wicaksono, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, nasabah tersebut disebut telah menempuh upaya hukum melalui jalur perdata dan pidana.

Peristiwa ini dipersoalkan setelah kendaraan yang digunakan kerabat nasabah untuk menghadiri takziah diduga diambil oleh sejumlah orang yang disebut sebagai penagih utang (debt collector ). Pihak nasabah mengaku tidak mengetahui secara jelas dasar dan prosedur pengambilan kendaraan tersebut.

KENDARAAN DIAMBIL SAAT DIGUNAKAN KERABAT

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak pengadu kepada redaksi, kendaraan tersebut awalnya dipinjamkan oleh kerabat D untuk menghadiri takziah di wilayah Pare. Namun, dalam perjalanan, kendaraan diduga dihentikan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai pihak penagih utang.

Baca Lainnya :

Pengguna kendaraan sempat diarahkan menuju kantor perusahaan pembiayaan di kawasan Katang. Akan tetapi, perjalanan tersebut justru berakhir di sebuah kafe di wilayah Pare. Di lokasi itulah kendaraan diduga diambil oleh sejumlah orang.

Pihak pengadu menyebut sekitar empat orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun identitas, kewenangan, serta peran masing-masing orang masih perlu dibuktikan dan dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

NASABAH MENGAKU MENDAPAT TEKANAN

Persoalan lain muncul terkait penandatanganan dokumen saat pengambilan kendaraan. Saya mengaku mengalami tekanan psikologis ketika diminta membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang berkaitan dengan penguasaan kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan pihak nasabah. Redaksi memandang perlunya pemeriksaan terhadap isi dokumen, pihak yang meminta tanda tangan, serta kondisi yang melatarbelakangi penandatanganan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lengkap dari seluruh pihak yang berada di lokasi. Dengan demikian, dugaan tekanan maupun keadaan penandatanganan dokumen tersebut masih merupakan keterangan sepihak yang memerlukan verifikasi.

BUKTI PEMBAYARAN ANGSURAN JADI PERHATIAN

Dokumen transaksi yang diterima redaksi menampilkan adanya pembayaran angsuran melalui Tokopedia atas nama D pada 28 September 2026, dengan total pembayaran Rp3.657.500 termasuk biaya layanan.

Dalam dokumen tersebut tercantum pembayaran angsuran ke-14 dari total 48 angsuran pembiayaan melalui PT Mandiri Utama Finance (MUF).

Meski demikian, bukti satu kali transaksi belum dapat menggambarkan keseluruhan kondisi kewajiban kredit nasabah. Diperlukan pemeriksaan terhadap riwayat pembayaran, perjanjian pembiayaan, status jaminan fidusia, serta dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan kendaraan.

LBH TEMPUH UPAYA HUKUM PERDATA DAN PIDANA

Pihak LBH Iro Yudho Wicaksono DPD Jawa Timur menyampaikan telah menempuh langkah hukum melalui jalur perdata dan pidana terkait permasalahan yang dialami nasabah.

Berdasarkan surat kuasa Nomor 67/IYW/DPD-JATIM/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, Endang memberikan kuasa kepada sejumlah advokat dari LBH tersebut untuk mewakili dan mendampinginya dalam menempuh upaya hukum, termasuk laporan membuat kepolisian atas dugaan tindak pidana perampasan.

Dalam jalur perdata, pihak nasabah menempuh perjalanan terkait pengambilan kendaraan. Sementara melalui jalur pidana, ia meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses pengambilan dan penguasaan kendaraan.

Namun, untuk memastikan status perkara formal, nomor registrasi gugatan perdata maupun tanda bukti laporan pidana masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi. Pengajuan upaya hukum tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum.

TIM REDAKSI DATANGI KANTOR MUF, WAWANCARA DITOLAK

Sebagai bentuk berisi prinsip keberimbangan pemberitaan, tim redaksi mendatangi kantor PT Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Kediri untuk meminta klarifikasi mengenai penarikan kendaraan milik nasabah berinisial D.

Redaksi bermaksud meminta penjelasan terkait dasar pengambilan kendaraan, status pembayaran angsuran, prosedur penarikan, serta kewenangan pihak penagih utang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Namun, pihak MUF yang ditemui di lokasi menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan dan menolak permintaan wawancara tim redaksi.

Dengan demikian, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak perusahaan pembiayaan. Penolakan wawancara tersebut dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi dan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan pihak nasabah.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada MUF untuk menjelaskan duduk perkara, termasuk dasar penarikan, status pembiayaan, dokumen yang digunakan, serta prosedur yang diterapkan.

LEGALITAS PENARIKAN KENDARAAN PERLU DIUJI

Dalam hal pembiayaan kendaraan, penarikan objek jaminan tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan tunggakan. Aspek perjanjian pembiayaan, status jaminan fidusia, penetapan cidera janji, serta kesediaan debitur penyerahan kendaraan secara sukarela merupakan hal penting yang harus diperiksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan persetujuan debitur penyerahan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, persoalan penarikan mobil di Pare ini memerlukan penelusuran lebih lanjut. Keterangan perusahaan pembiayaan, pihak yang mengambil kendaraan, dokumen pembiayaan, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk mengungkap peristiwa secara utuh.

Redaksi Brata Pos akan terus memantau perkembangan perkara dan memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab kepada seluruh pihak terkait. Pemberitaan ini disusun dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, dan Kode Etik Jurnalistik.

Pewarta: Reza Pahlevi